Seorang peserta asesmen yang enggan disebutkan namanya mengaku sempat mempertanyakan hal ini kepada Stafsus lain. Ia curiga bahwa oknum tersebut mengatasnamakan PJ Bupati Yusmin demi kepentingan pribadi.
“Saya kaget ketika diminta sejumlah uang agar bisa mulus dalam asesmen. Saya sempat bertanya ke Stafsus lain apakah benar ini perintah dari Pak Bupati, karena ada indikasi mengatasnamakan beliau,” ungkap peserta asesmen tersebut.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pemerintah daerah maupun PJ Bupati Yusmin terkait dugaan suap ini. Namun, jika terbukti benar, kasus ini bisa mencoreng kredibilitas pemerintahan daerah dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem seleksi yang seharusnya berjalan transparan dan profesional.
Publik pun mendesak aparat penegak hukum serta DPRD Kolaka Utara untuk menyelidiki dugaan praktik suap ini. Jika benar ada penyalahgunaan wewenang oleh Stafsus Bupati, maka harus ada tindakan tegas demi menjaga integritas pemerintahan di Kolaka Utara.
(Kontributor: www.infokolut.com)
Social Icons